JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Keuangan hari ini mengumumkan 116 Pemerintah Daerah dan 69 Kementerian/Lembaga telah memproleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) mereka.
Jumlah ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah,dan lonjakan besar apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2006, dimana hanya ada tujuh K/L dan empat Pemda yang meraih opini WTP.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, M. Chatib Basri dalam cara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013, di Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini (12/9). Turut hadir dan membuka Rakernas tersebut Wakil Presiden RI, Boediono, bersama sejumlah menteri kabinet.
"Target Pemerintah tentu saja, semua K/L dan Pemda harus meraih WTP. Kalau Anda kasih target, harus yang paling tinggi," kata Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, dalam jumpa pers seusai acara pembukaan.
Menurut Chatib Basri, peningkatan K/L dan Pemda yang meraih opini WTP dari BPK merupakan cermin dari keberhasilan Indonesia bangkit dari krisis 1997. Pascakrisis tersebut, menurut dia, Indonesia telah berhasil melakukan reformasi ekonomi lewat perumusan dan implementasi peraturan secara spesifik.
Salah satunya ialah dengan terbitnya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NEgara. Ini, kata, Chatib Basri, menjadi dasar pengelolaan keuangan negara secara tertib dan efisien, termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.
Peningkatan perolehan opini WTP oleh K/L terlihat dari data bahwa sejak tahun 2007 terdapat peningkatan yang signifikan, berturut-turut dari 16 (2007) menjadi 35 (2008), 45 (2009), 53 (2010), 67 (2011) dan 69 (2012). Hal yang sama terjadi pada Pemda. Berturut-turut sejak tahun 2007 adalah 4 (2007), 13 (2008), 15 (2009), 34 (2010), 67 (2011) dan 116 (2012).
Chatib Basri menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari keputusan Pemerintah yang mulai tahun 2005 menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah. Sebelumnya, pertanggungjawaban hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disampaikan kepada DPR dan dibahas untuk menjadi UU dua tahun sesudah berakhirnya anggaran.
LKPP yang disusun berdasarkan laporan keuangan K/L, menurut Chatib Basri telah berhasil mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan K/L dan Pemda. Chatib Basri bahkan memberikan catatan bahwa K/L yang mengelola anggaran dan aset besar seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, BPN telah berhasil memperoleh opini WTP dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berikut ini adalah K/L dan Pemda yang meraih opini WTP.
DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENDAPATKAN OPINI WTP
Kementerian Negara/Lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Intelijen Negara
Dewan Ketahanan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kepolisian Republik Indonesia
Lembaga Ketahanan Nasional
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Mahkamah Konstitusi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Administrasi Negara
Kementerian Perdagangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Kejaksaan Agung
Lembaga Sandi Negara
Badan Pusat Statistik
Badan Pertanahan Nasional
Perpustakaan Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Narkotika Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Standardisasi Nasional
Arsip Nasional RI
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan SAR Nasional
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Kabinet
BUN - Pengelolaan Utang
BUN - Hibah
BUN - Investasi Pemerintah
BUN - Penerusan Pinjaman
BUN - Transfer Ke Daerah
BUN - Belanja Subsidi
BUN - Belanja Lain Lain
DAFTAR PEMDA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP TAHUN 2012
No. Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Gubernur Sumatera Barat
2. Gubernur Riau
3. Gubernur Jambi
4. Gubernur Bengkulu
5. Gubernur Lampung
6. Gubernur Kepulauan Riau
7. Gubernur DKI Jakarta
8. Gubernur Jawa Barat
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Gubernur DI Yogyakarta
11. Gubernur Jawa Timur
12. Gubernur Nusa Tenggara Barat
13. Gubernur Kalimantan Barat
14. Gubernur Sulawesi Utara
15. Gubernur Sulawesi Tengah
16. Gubernur Sulawesi Selatan
17. Walikota Banda Aceh
18. Walikota Yogyakarta
19. Walikota Tangerang
20. Bupati Nagan Raya
21. Bupati Kaur
22. Bupati Muko Muko
23. Bupati Tangerang
24. Walikota Sabang
25. Walikota Subulussalam
26. Walikota Medan
27. Walikota Padang
28. Walikota Padang Panjang
29. Walikota Pariaman
30. Walikota Solok
31. Walikota Sungai Penuh
32. Walikota Lubuk Linggau
33. Walikota Palembang
34. Walikota Bandar Lampung
35. Walikota Metro
36. Walikota Batam
37. Walikota Banjar
38. Walikota Depok
39. Walikota Semarang
40. Walikota Surakarta
41. Walikota Blitar
42. Walikota Malang
43. Walikota Mojokerto
44. Walikota Probolinggo
45. Walikota Surabaya
46. Walikota Tangerang Selatan
47. Walikota Denpasar
48. Walikota Pontianak
49. Walikota Tarakan
50. Walikota Bitung
51. Walikota Palu
52. Bupati Aceh Besar
53. Bupati Aceh Jaya
54. Bupati Aceh Tengah
55. Bupati Humbang Hasundutan
56. Bupati Tanah Datar
57. Bupati Kepulauan Meranti
58. Bupati Kuantan Singingi
59. Bupati Pelalawan
60. Bupati Siak
61. Bupati Batang Hari
62. Bupati Muaro Jambi
63. Bupati Tanjung Jabung Timur
64. Bupati Banyuasin
65. Bupati Ogan Komering Ilir
66. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
67. Bupati Bengkulu Tengah
68. Bupati Bengkulu Utara
69. Bupati Lebong
70. Bupati Lampung Barat
71. Bupati Lampung Tengah
72. Bupati Tulang Bawang Barat
73. Bupati Way Kanan
74. Bupati Bangka
75. Bupati Bangka Tengah
76. Bupati Bintan
77. Bupati karimun
78. Bupati Natuna
79. Bupati Banyumas
80. Bupati Boyolali
81. Bupati Jepara
82. Bupati Kebumen
83. Bupati Kudus
84. Bupati Purworejo
85. Bupati Semarang
86. Bupati Temanggung
87. Bupati Bantul
88. Bupati Sleman
89. Bupati Bangkalan
90. Bupati Banyuwangi
91. Bupati Bondowoso
92. Bupati Jember
93. Bupati Nganjuk
94. Bupati Ponorogo
95. Bupati Tulung Agung
96. Bupati Serang
97. Bupati Badung
98. Bupati Lombok Tengah
99. Bupati Sumbawa
100. Bupati Sintang
101. Bupati Kutai Kartanegara
102. Bupati Banggai
103. Bupati Banggai Kepulauan
104. Bupati Donggala
105. Bupati Morowali
106. Bupati Poso
107. Bupati Sigi
108. Bupati Tojo Una-Una
109. Bupati Bulukumba
110. Bupati Gowa
111. Bupati Luwu Timur
112. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
113. Bupati Pinrang
114. Bupati Wajo
115. Bupati Gorontalo
116. Bupati Mamuju
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, M. Chatib Basri dalam cara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013, di Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini (12/9). Turut hadir dan membuka Rakernas tersebut Wakil Presiden RI, Boediono, bersama sejumlah menteri kabinet.
"Target Pemerintah tentu saja, semua K/L dan Pemda harus meraih WTP. Kalau Anda kasih target, harus yang paling tinggi," kata Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, dalam jumpa pers seusai acara pembukaan.
Menurut Chatib Basri, peningkatan K/L dan Pemda yang meraih opini WTP dari BPK merupakan cermin dari keberhasilan Indonesia bangkit dari krisis 1997. Pascakrisis tersebut, menurut dia, Indonesia telah berhasil melakukan reformasi ekonomi lewat perumusan dan implementasi peraturan secara spesifik.
Salah satunya ialah dengan terbitnya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NEgara. Ini, kata, Chatib Basri, menjadi dasar pengelolaan keuangan negara secara tertib dan efisien, termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.
Peningkatan perolehan opini WTP oleh K/L terlihat dari data bahwa sejak tahun 2007 terdapat peningkatan yang signifikan, berturut-turut dari 16 (2007) menjadi 35 (2008), 45 (2009), 53 (2010), 67 (2011) dan 69 (2012). Hal yang sama terjadi pada Pemda. Berturut-turut sejak tahun 2007 adalah 4 (2007), 13 (2008), 15 (2009), 34 (2010), 67 (2011) dan 116 (2012).
Chatib Basri menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari keputusan Pemerintah yang mulai tahun 2005 menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah. Sebelumnya, pertanggungjawaban hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disampaikan kepada DPR dan dibahas untuk menjadi UU dua tahun sesudah berakhirnya anggaran.
LKPP yang disusun berdasarkan laporan keuangan K/L, menurut Chatib Basri telah berhasil mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan K/L dan Pemda. Chatib Basri bahkan memberikan catatan bahwa K/L yang mengelola anggaran dan aset besar seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, BPN telah berhasil memperoleh opini WTP dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berikut ini adalah K/L dan Pemda yang meraih opini WTP.
DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENDAPATKAN OPINI WTP
Kementerian Negara/Lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Intelijen Negara
Dewan Ketahanan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kepolisian Republik Indonesia
Lembaga Ketahanan Nasional
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Mahkamah Konstitusi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Administrasi Negara
Kementerian Perdagangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Kejaksaan Agung
Lembaga Sandi Negara
Badan Pusat Statistik
Badan Pertanahan Nasional
Perpustakaan Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Narkotika Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Standardisasi Nasional
Arsip Nasional RI
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan SAR Nasional
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Kabinet
BUN - Pengelolaan Utang
BUN - Hibah
BUN - Investasi Pemerintah
BUN - Penerusan Pinjaman
BUN - Transfer Ke Daerah
BUN - Belanja Subsidi
BUN - Belanja Lain Lain
DAFTAR PEMDA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP TAHUN 2012
No. Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Gubernur Sumatera Barat
2. Gubernur Riau
3. Gubernur Jambi
4. Gubernur Bengkulu
5. Gubernur Lampung
6. Gubernur Kepulauan Riau
7. Gubernur DKI Jakarta
8. Gubernur Jawa Barat
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Gubernur DI Yogyakarta
11. Gubernur Jawa Timur
12. Gubernur Nusa Tenggara Barat
13. Gubernur Kalimantan Barat
14. Gubernur Sulawesi Utara
15. Gubernur Sulawesi Tengah
16. Gubernur Sulawesi Selatan
17. Walikota Banda Aceh
18. Walikota Yogyakarta
19. Walikota Tangerang
20. Bupati Nagan Raya
21. Bupati Kaur
22. Bupati Muko Muko
23. Bupati Tangerang
24. Walikota Sabang
25. Walikota Subulussalam
26. Walikota Medan
27. Walikota Padang
28. Walikota Padang Panjang
29. Walikota Pariaman
30. Walikota Solok
31. Walikota Sungai Penuh
32. Walikota Lubuk Linggau
33. Walikota Palembang
34. Walikota Bandar Lampung
35. Walikota Metro
36. Walikota Batam
37. Walikota Banjar
38. Walikota Depok
39. Walikota Semarang
40. Walikota Surakarta
41. Walikota Blitar
42. Walikota Malang
43. Walikota Mojokerto
44. Walikota Probolinggo
45. Walikota Surabaya
46. Walikota Tangerang Selatan
47. Walikota Denpasar
48. Walikota Pontianak
49. Walikota Tarakan
50. Walikota Bitung
51. Walikota Palu
52. Bupati Aceh Besar
53. Bupati Aceh Jaya
54. Bupati Aceh Tengah
55. Bupati Humbang Hasundutan
56. Bupati Tanah Datar
57. Bupati Kepulauan Meranti
58. Bupati Kuantan Singingi
59. Bupati Pelalawan
60. Bupati Siak
61. Bupati Batang Hari
62. Bupati Muaro Jambi
63. Bupati Tanjung Jabung Timur
64. Bupati Banyuasin
65. Bupati Ogan Komering Ilir
66. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
67. Bupati Bengkulu Tengah
68. Bupati Bengkulu Utara
69. Bupati Lebong
70. Bupati Lampung Barat
71. Bupati Lampung Tengah
72. Bupati Tulang Bawang Barat
73. Bupati Way Kanan
74. Bupati Bangka
75. Bupati Bangka Tengah
76. Bupati Bintan
77. Bupati karimun
78. Bupati Natuna
79. Bupati Banyumas
80. Bupati Boyolali
81. Bupati Jepara
82. Bupati Kebumen
83. Bupati Kudus
84. Bupati Purworejo
85. Bupati Semarang
86. Bupati Temanggung
87. Bupati Bantul
88. Bupati Sleman
89. Bupati Bangkalan
90. Bupati Banyuwangi
91. Bupati Bondowoso
92. Bupati Jember
93. Bupati Nganjuk
94. Bupati Ponorogo
95. Bupati Tulung Agung
96. Bupati Serang
97. Bupati Badung
98. Bupati Lombok Tengah
99. Bupati Sumbawa
100. Bupati Sintang
101. Bupati Kutai Kartanegara
102. Bupati Banggai
103. Bupati Banggai Kepulauan
104. Bupati Donggala
105. Bupati Morowali
106. Bupati Poso
107. Bupati Sigi
108. Bupati Tojo Una-Una
109. Bupati Bulukumba
110. Bupati Gowa
111. Bupati Luwu Timur
112. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
113. Bupati Pinrang
114. Bupati Wajo
115. Bupati Gorontalo
116. Bupati Mamuju
No comments:
Post a Comment